SULTRAKINI.COM: Media massa di Sulawesi Tenggara, khususnya koran, mulai memperlihatkan sikap keberpihakan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati tertentu menjelang pelaksaan pemilukada serentak di tujuh kabupaten se Sultra.
“Ada koran yang hanya memuat berita pasangan calon tertentu dan tidak pernah menulis berita calon lainnya,” kata seorang anggota panitia pengawas pemilu dalam acara Bimbingan Teknik Etika Pengawasan Pemilukada dalam Perspektif Media Massa yang berlangsung di Kendari selama dua hari (13-14/10/2015).
Peserta Bimtek adalah panwaslu kabupaten penyelenggara pilkada serta perwakilan media massa cetak, elektronik (tv dan radio) serta media ciber (online). Sebagai pemateri adalah Dr Muh Najib Husein dari Jurusan Komunikasi Universitas Halu Oleo, M Nasir Idris (AN TV) mewakili unsur media elektronik (TV dan Radio) serta M Djufri Rachim (SultraKini.com) dari unsur media cetak dan Online.
Kabupaten di Sultra yang akan Pilkada 9 Desember 2015 adalah Konawe Selatan, Konawe Kepulauan, Konawe Utara, Kolaka Utara, Muna, Wakatobi, dan Buton Utara. Panwas di tujuh kabupaten ini meminta media agar bisa berlaku adil dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan dalam pemilu dan undang-undang pers.
Dalam sesi panel diskusi, Selasa malam tadi, dua narasumber M Nasir Idris dan M Djufri Rachim mengungkapkan acuan moral wartawan untuk melakukan liputan sesungguhnya adalah 11 butir Kode Etik Jurnalistik yang telah disahkan oleh Dewan Pers. Hanya memang diakui banyak wartawan yang tidak memahami sepenuhnya tentang kode etiknya sendiri.
Hasil riset Dewan Pers mengungkapkan 10 persen wartawan di Indonesia tidak pernah membaca KEJ, selebihnya, sebanyak 48 persen wartawan hanya membaca sebahagian isi KEJ dan 42 persen lainnya yang membaca keseluruhan KEJ.
Menyinggung tidak netralnya media dalam memberitakan pasangan calon Pilkada menurut M Djufri Rachim dapat dilihat dari sisi hubungan saling membutuhkan antara media lokal dan politisi. Media lokal membutuhkan suntikan dana sedangkan politisi membutuhkan sarana untuk mengkomunikasikan tujuan politiknya kepada masyarakat luas.
“Salah satu fungsi media massa ialah menjadi wacana pembentukan opini publik. Peran inilah yang digunakan oleh politisi dengan sebaik-baiknya,” kata M Djufri Rachim yang juga dosen pada Jurusan Jurnalistik di Universitas Halu Oleo.
Namun demikian, Djufri Rachim, mengingatkan kepada peda lokal bahwa sesungguhnya kekuasaan berumur lebih pendek daripada pers yang independen. “Pers yang independen akan Hidup melewati berbagai penguasa politik, dan jika ia dicintai pembacanya maka pers akan bertahan. Ingat bisnis pers adalah bisnis trush,” kata Djufri yang kini banyak menulis di media online. (sumber: sultrakini.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar